Musim Liburan, Harga Tiket Melonjak, Penumpang Perlu Memahami Aturan Tarif Batas Atas Penerbangan

Pernahkah Anda melihat dan mendengar di televisi, penumpang pesawat udara pada penerbangan domestik mengeluh tentang harga tiket yang telah dibelinya yang harganya melambung tinggi? Pernahkah Anda membaca di surat kabar mengenai berita tentang komplain dari penumpang pesawat udara akibat melonjaknya harga tiket penerbangan domestik pada masa long weekend? Atau jangan-jangan Anda sendiri atau teman dan kerabat Anda yang merasakan sendiri mengapa harga tiket di masa libur Lebaran melonjak hingga 50% – 100% dibanding hari-hari biasa? Apakah pengenaan harga yang melonjak tinggi tersebut diperbolehkan dalam aturan yang berlaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang merupakan suatu hal yang wajar terjadi di masyarakat umum sebagai pengguna jasa penerbangan. Barangkali masyarakat umum tersebut belum memperoleh informasi secara jelas mengenai aturan dalam tarif penerbangan. Untuk itu di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda sekalian.

 

Demand tinggi vs supply terbatas

Memasuki masa-masa liburan seperti libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta juga pada saat liburan anak sekolah di bulan Juni – Juli dan libur long weekend cuti bersama, sadarkah kita bahwa harga tiket pesawat penerbangan domestik pada umumnya melonjak tinggi melebih harga tiket pada masa-masa normal? Harga tiket di peak season bisa melonjak hingga dua kali bahkan tiga kali lipat dari masa normal (low season).

Secara lumrah sering kita beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar mengingat secara teori dasar ekonomi dikatakan bahwa apabila terjadi keadaan yang tidak seimbang antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) maka akan mengakibatkan harga menjadi melonjak. Pada kondisi tersebut, konsumen dihadapkan pada posisi dimana ketersediaan barang/jasa yang terbatas, sementara jumlah yang diminta sangat tinggi. Perusahaan sebagai pihak penyedia akan memanfaatkan momentum tersebut dengan menaikkan harga jual barang/jasanya.

Badan usaha angkutan udara nasional sebagai perusahaan penerbangan yang berorientasi mengejar keuntungan bisnis (business profit) akan memberlakukan harga tiket yang tinggi pada kondisi ketidakseimbangan demand dan supply tersebut. Dengan harga tiket penerbangan yang dinaikkan dari harga normal, konsumen penumpang pesawat udara hanya akan berada pada dua posisi yaitu antara membelinya atau meninggalkannya. Sebagai konsekuensinya adalah apabila konsumen membelinya, maka akan muncul keterpaksaan dengan lebih membelanjakan uangnya untuk mendapatkan tiket dengan harga yang tinggi. Dan apabila konsumen meninggalkannya, konsekuensinya adalah bahwa konsumen tersebut akan kehilangan momentum untuk mendapatkan tiket penerbangan yang padahal sangat dibutuhkannya. Hal tersebut akan membuka peluang bagi konsumen lainnya untuk mendapatkan tiket penerbangan dengan harga tinggi tersebut yang disediakan terbatas oleh maskapai penerbangan. Keuntungan dari maskapai penerbangan akan muncul dari situ.

Maskapai penerbangan pada peak season tidak pernah memaksa kepada konsumen untuk membeli tiket penerbangan pada harga tinggi tersebut, artinya pilihan akhirnya ada pada konsumen. Dengan menganggap hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting, konsumen akan tetap membelinya walaupun sebetulnya telah mengetahui bahwa harga tiket penerbangan tersebut sangat tinggi.

Secara sepintas, ilustrasi di atas menggambarkan bahwa maskapai penerbangan akan mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan tiket penerbangan yang dipatok dengan harga yang sangat tinggi, sedangkan di sisi lain maka penumpang pesawat udara selaku konsumen penerbangan akan dirugikan karena membeli tiket penerbangan dengan harga yang di atas harga normal yang biasa dijual pada low season.

Apabila kondisinya memang seperti itu, lantas bagaimanakah tinjauan dari aspek perlindungan konsumen, apakah memang benar-benar dirugikan?

Aturan tarif penerbangan dalam Undang-Undang

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melihat harus ada aturan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang tarif penerbangan, utamanya yang berlaku pada rute penerbangan domestik. Aturan tersebut mencakup tarif penerbangan pada pelayanan kelas ekonomi karena hampir semua kursi pesawat dijual dengan kelas tersebut.

Pada Undang-Undang Penerbangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009, aturan mengenai tarif penerbangan tercantum secara khusus mulai pasal 126 sampai dengan pasal 130. Untuk tarif penerbangan dengan pelayanan kelas ekonomi, diatur dalam pasal 126 dan pasal 127. Pasal 126 menjelaskan bahwa besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi penerbangan domestik dihitung berdasarkan komponen: tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Surcharge dapat dimasukkan ke dalam komponen tarif apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar (fuel surcharge), namun apabila harga avtur masih di bawah harga asumsi avtur per liter atau nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp. 10.000, maka surcharge tidak dapat dikenakan.

Hasil perhitungan dari empat komponen tersebut merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi penerbangan niaga berjadwal dalam negeri (domestik) dan maskapai penerbangan nasional yang melayani penerbangan niaga berjadwal domestik dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas (tercantum pada pasal 127).

Untuk besaran tarif penumpang pelayanan di luar kelas ekonomi (executive atau business class) penerbangan domestik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (pasal 128). Sedangkan aturan mengenai tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo berjadwal luar negeri (internasional) ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral (pasal 129). Pasal 130 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (domestik) kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

KM 26 tahun 2010 sebagai turunan dari UU nomor 1 tahun 2009

Sejalan dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tersebut, maka selanjutnya aturan mengenai tarif penerbangan dijelaskan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang disahkan pada tanggal 14 April 2010.

KM 26 tahun 2010 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan sebelumnya yaitu KM 8 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dan KM 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Aturan yang baru yang tercantum dalam KM 26 tahun 2010 dan yang membedakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sebelumnya adalah bahwa dalam KM 26 tahun 2010 dijelaskan mengenai besaran tarif penerbangan domestik pada layanan kelas ekonomi dibedakan berdasarkan pembagian maskapai penerbangan yakni maskapai pelayanan penuh/maksimum (full services), menengah (medium services), dan minimum (no-frill services). Pembagian ini berujung pada tarif maksimal yang boleh dikutip oleh masing-masing maskapai sesuai dengan kategori yang dipilih. Maskapai penerbangan dengan layanan penuh (full services) boleh memberlakukan tarif hingga 100% batas atas, maskapai penerbangan medium services hanya boleh menetapkan tarif tertinggi sebesar 90% dari tarif batas atas. Sementara maskapai no-frill services hanya boleh mengutip tarif hingga 85% dari batas atas. Kategori pelayanan penerbangan kelas ekonomi secara khusus dapat dijelaskan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: SKEP/87/V/2010 tentang Kelompok Pelayanan Jasa Angkutan Udara.

Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, SKEP/87/V/2010 tersebut telah diimplementasikan dengan penggolongan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nasional sebagai berikut:

– Kelompok full services adalah Garuda Indonesia dan Pacific Royale Airways.

– Kelompok medium services di antaranya Batavia Air, Sriwijaya Air, Merpati, Trigana Air, Express Air, Kalstar, Sky Aviation dan Aviastar.

– Kelompok no-frill services di antaranya Indonesia AirAsia, Mandala Airlines, Lion Air, Wings Air, Citilink danTravira.

Tarif batas atas dan pengawasan

Kembali pada penjelasan KM 26 tahun 2010, mengenai mekanisme penetapan tarif dijelaskan bahwa tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri/domestik (yaitu merupakan tarif batas atas) dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Tarif batas atas itulah sebagai dasar dari tarif maksimal yang boleh dikutip oleh masing-masing maskapai sesuai dengan kategori pelayanan yang dipilih. Adapun daftar tarif batas atas setiap rute penerbangan dapat dilihat pada lampiran KM 26 tahun 2010 tersebut.

Sebagai contoh rute penerbangan Jakarta – Semarang (jarak tempuh 473 kilometer dengan pesawat bermesin jet), tercantum tarif jarak sebesar Rp. 898.000, ditambah dengan komponen lain yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 10%, iuran asuransi (Iuran Wajib Jasa Raharja) sebesar Rp. 5.000 dan dan harga avtur masih di bawah Rp. 10.000 per liter, maka tarif batas atas kelas ekonomi pada rute penerbangan tersebut menjadi Rp. 992.800. Dalam kondisi low season ataupun pada saat peak season seperti pada libur Lebaran, maka Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan full services hanya dapat mengutip tarif penerbangan maksimal sebesar Rp. 992.800 (100%). Pada rute yang sama, Sriwijaya Air selaku maskapai penerbangan medium services hanya dapat menjual tiket paling tinggi sebesar Rp. 893.520 (90%). Sedangkan untuk maskapai penerbangan dengan pelayanan minimum atau no-frill services seperti Lion Air hanya diperbolehkan mengutip tarif tertinggi sebesar Rp. 843.880 (85%).

Berdasarkan cara penghitungan tarif batas atas penumpang penerbangan niaga berjadwal dalam negeri/domestik seperti pada contoh di atas, konsumen dapat mengetahui apakah harga tiket yang dibelinya tersebut melanggar ketentuan mengenai batas atas tarif penumpang atau tidak, sehingga fungsi pengawasan tarif batas atas juga berada di konsumen sendiri. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran tarif batas atas, konsumen yang bersangkutan dapat melaporkan temuan atau bukti-bukti tertulis tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bukti-bukti tertulis tersebut selain dapat berasal dari laporan konsumen, dapat juga berupa bukti harga yang tercantum di dalam tiket dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan, pemberitaan agen atau iklan dalam media cetak dan elektronik. Apabila terbukti terjadi pelanggaran tarif batas atas, Pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada maskapai penerbangan yang melakukan pelanggaran tarif batas atas tersebut. Sanksi administratif dapat berupa pengurangan frekuensi penerbangan, pembekuan rute penerbangan hingga penundaan pemberian izin rute penerbangan baru. Selain sanksi, KM 26 tahun 2010 juga mengatur beberapa hal yang lain seperti harga jual tiket untuk bayi, anak-anak, orang yang berbeda kemampuan atau penyandang cacat (different ability people/difabel) dan harga khusus untuk tandu di dalam pesawat.

Kiranya penjelasan di atas dapat memberikan informasi sekaligus pemahaman baru bagi Anda tentang aturan yang ada saat ini tentang bagaimana mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi penerbangan niaga berjadwal dalam negeri/domestik.

Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian.

Referensi:

– Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. (dapat diunduh disini)

– Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. (dapat diunduh disini)

– Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: SKEP/87/V/2010 tentang Kelompok Pelayanan Jasa Angkutan Udara. (dapat diunduh disini)

Sumber foto:

– “tiket penerbangan Lion Air – Wings Air (tiket kertas karbon” – antaranews.com

– “tiket elektronik Mandala Airlines” – eticketpesawatonline.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s